Dukung & Desak Pengesahan RUU Penghapusan Kekekrasan Seksual (RUU P-KS)

Penulis: Pudji Tursana
Penyunting: Febbry Bhirink

Gerakan Masyarakat Sipil (GEMAS) untuk Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS), pada Rabu (27/3) berkumpul dan berekspresi di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Kegiatan bertajuk Mimbar Politik Perempuan ini digagas untuk menegaskan sikap serta suara masyarakat sipil agar RUU P-KS segera disahkan di tahun 2019.

Berikut ini dokumentasi reporter Perempuan Berbagi yang juga turut hadir dan berpartisipasi pada acara tersebut.

Kata sambutan dari aktivis GEMAS / Foto: Pudji Tursana

GEMAS menyampaikan perumpamaan tentang lidi yang kuat apabila bersatu. Demikian halnya dengan perempuan penyintas kekerasan seksual, para perempuan yang membela dan menemani, semua harus bersatu-padu saling menguatkan. Bagaikan lidi yang bersatu, menjadi sapu, dan bisa membersihkan. Jika RUU P-KS disahkan, maka pembersihan akan efektif, dibersihkan mulai dari atas, dari pemerintah dan juga DPR.

Budi Wahyuni dari Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), dan Forum Pengada Layanan yang dari awal mengawal RUU P-KS, juga turut memberikan kata sambutan di awal acara.

PUISI

Tak hanya orasi, acara malam itu juga diisi dengan pembacaan puisi-puisi. Satu puisi dari aktivis Lembaga Bantuan Hukum (LBH) APIK, berkisah tentang para buruh yang harus bekerja pada malam hari namun terbentur dengan adanya perda-perda yang diskriminatif. Perempuan buruh yang bekerja shift malam sangat rentan mengalami pelecehan dan kekerasan seksual.

Saras Dewi, dosen filsafat Universitas Indonesia pun turut membacakan sebuah puisi berjudul Suaraku. Puisi itu melantunkan rasa kekecewaan akan lambannya pengesahan RUU P-KS. Namun meski kecewa, tiap-tiap upaya selalu perlu dilakukan. Puisi Saras Dewi terinspirasi dari perempuan penyintas dan upaya memperjuangkan keadilan.

KISAH

“RUU Penghapusan Kekerasan Seksual memasuki tahun yang krusial. Jika tidak segera di-SAH-kan pada periode kepemimpinan Negara 2014 – 2019, maka RUU ini akan kembali pada perjuangan awal seperti 5 tahun yang lalu.

Dari Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2019, terlihat meningkatnya angka perkosaan dalam perkawinan atau perkosaan oleh orang yang memiliki hubungan darah. Tercatat pelaporan kasus Marital Rape yang mencapai 195 kasus pada tahun 2018. Dan inses yang masih cukup tinggi dan mencapai 1071 pelaporan kasus dalam 2018. Bentuk kekerasan tersebut adalah beberapa dari sekian banyak bentuk kekerasan seksual lain yang terjadi di ragam tempat dan kondisi.” demikian disampaikan oleh GEMAS.

Pernyataan ini terbukti oleh kisah-kisah para penyintas kekerasan seksual dan pendamping di berbagai daerah, yang mereka ungkapkan pada malam Mimbar Politik Perempuan.

Misalnya Forum Pengada Layanan (FPL) dari Sumatera Utara, mereka bercerita tentang banyaknya kekerasan seksual di Labuhan Batu. Terdapat pula banyak kasus inses dan ayah memperkosa anak kandung. Pelaporan kasus-kasus ini lebih sulit dikarenakan korban sudah dewasa.

Menurut FPL, ada pula faktor lain yang menghambat gerakan mendesak pengesahan RUU P-KS ini. Ada draf RUU P-KS yang tidak benar yang beredar di masyarakat untuk membuat orang menolak RUU ini. Padahal, RUU P-KS sungguh berasal dari pengalaman nyata. Isu ini menimbulkan penolakan oleh kelompok-kelompok masyarakat, juga memperlihatkan ketidaktahuan publik atas situasi korban yang tidak terlindungi, terbela, dan 90% hanya difasilitasi oleh penegak hukum. Di lapangan, hampir sulit mendapatkan keadilan.

KAMPUS DAN MAHASISWA

“Perempuan di perguruan tinggi, hingga kini, tak ada jaminan bisa memperoleh hak setara dan adil. Fakta di kampus-kampus malah menjelaskan bagaimana perempuan dipaksa berkorban demi ‘nama baik’ kampus, dengan diam ketika menjadi korban kekerasan seksual. Walau setiap ibu adalah guru pertama bagi semua manusia, walau pelopor pendidikan kita adalah seorang perempuan bernama Kartini, nyatanya dunia pendidikan tinggi Indonesia masih mungkin menjadikan perempuan sebagai korban kekerasan seksual tanpa pembelaan. Maka menjadi penting bagi kami, perempuan di perguruan tinggi, untuk menjadi bagian dalam perjuangan perempuan dan kekuatan demokratik Indonesia, agar ada Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual.

Kita sebagai perempuan Indonesia, mendesak pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual adalah bagian dari pemenuhan hak perempuan sebagai warga negara seutuhnya. Ini bukan desakan dan tuntutan yang meminta belas kasihan, bukan sama sekali. Perjuangan ini adalah perjuangan merebut kembali norma-norma kesetaraan warga Indonesia, yang sebelumnya diserukan gerakan perempuan yang menjadi bagian penting dari Indonesia merdeka. Indonesia merdeka sebagai bangsa dan negara, tak bisa dilepaskan dari gerakan perempuan yang berjuang untuk kesetaraan. Walaupun sejarah besar perempuan Indonesia ini tidak disebut di dunia pendidikan, termasuk di kampus-kampus, tidak berarti kebenaran sejarah bisa dihapus.

Omong kosong setiap perguruan tinggi bicara nama baik, jika tetap mengabaikan hak perempuan dan korban kekerasan seksual. ‘Nama baik’ itu hanya akan terwujud jika jelas keberpihakan terhadap korban. Maka demi kepentingan kami perempuan di perguruan tinggi, juga kepentingan perempuan Indonesia pada umumnya, serta kepentingan demokratik semua rakyat, kami adalah bagian kita yang berseru: Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual!!”

Demikian deklarasi dukungan kampus untuk mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Mimbar Politik Perempuan oleh Jaringan Muda.

Jaringan Muda melibatkan aktivis-aktivis mahasiswa dari berbagai kampus, di antaranya Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Universitas Negeri Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah Ciputat, dan Universitas 17 Agustus.

Deklarasi Jaringan Muda agar adanya dukungan kampus untuk mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual / Foto: Pudji Tursana

Tyas Widuri dari Jaringan Muda, mengisahkan soal upaya advokasi penyintas kekerasan seksual di kampus-kampus. Korban kekerasan seksual di kampus adalah mahasiswa, atau bahkan dosen juga ada.

UIN Ciputat terlibat dalam mengadvokasi kasus pelecehan seksual yang diselesaikan secara kekeluargaan. Korban diminta agar tidak mengumbar kasus kekerasan seksual yang terjadi karena dianggap memalukan universitas.

Jaringan Muda menyuarakan pesan mendukung advokasi penghapusan kekerasan seksual dalam berbagai bentuk seperti desain benda seni, lagu, puisi dan lainnya.

Masih dari aktivis mahasiswa, Space UNJ, sebuah ruang aman untuk perlindungan terhadap penyintas, juga hadir dan menyuarakan dukungannya. Demikian pula Kajian Gender Universitas Indonesia dan alumni Universitas Diponegoro.

Segenap aktivis muda dari berbagai universitas ini mengajak dan mendorong tiap kampus untuk memperjuangkan nama baik dengan cara memberi ruang aman bagi penyintas dan korban kekerasan seksual.

Mimbar Politik Perempuan ditutup dengan mengheningkan cipta bagi seluruh korban kekerasan seksual.

Jakarta – Rabu, 27 Maret 2019

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *